Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Layanan Publik Bidang Lingkungan di Provinsi Gorontalo - Hasrul Eka Putra Kau; Atika Puspita Marzaman (ISJN Journal, 2021)
Democracy and good governance requires good public service delivery. In pursuing that mission, it is necessary for all stakeholders to be actively participate, especially the society itself. Public participation in supervision appertains, but not limited, how the citizen access any democracy institution to ensure how the state provide its citizen basic needs. In this research, we explore public participation by examining public complaint that handled by the Ombudsman of Republic of Indonesia Regional Office in Gorontalo Province. This study aims to explore and describe the characteristic of public participation of Gorontalo society in supervising public service. This research will specifically focus on public complaints concerning maladministration conduct in environmental policy. It is include several sector such us license, forestry, land policy and others policy that affect ecological damage in Gorontalo Province. By using qualitative method, this research analyzes documents, official data, and conducting depth-interview with Ombudsman official. The result showed that there are 32 complaints about environmental issue during the year of 2013-2018. The most maladministration conducts that complained is procedure deviation. This research also concludes that by sending their dissatisfaction and complaint to Ombudsman, the citizen is essentially taking part in undergoing policy with “formal-interruption”. Eventually, in accordance with Sherry R Arnstein model of “ladder of citizen participation”, this study found that participation level in Gorontalo Province is at “informing” state. Abstrak Pelayanan masyarakat yang baik merupakan syarat wajib dalam penciptaan demokrasi dan Good Governance. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat tentunya diperlukan partispasi aktif dari semua stakeholder, khususnya masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini termasuk, tapi tidak terbatas, tentang bagaimana warga menggunakan badan-badan dan saluran demokratis negara dalam memastikan pemenuhan kebutuhan warga negara. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam melaporkan permasalahan maladministrasi pelayanan publik yang dapat diukur melalui seberapa banyak masyarakat yang melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo. Tujuan penelitian ini untuk memahami karakteristik partisipasi masyarakat Gorontalo dalam pengawasan pelayanan masyarakat. Secara lebih spesifik penelitian ini akan akan berfokus pada laporan-laporan yang masuk ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo tentang dugaan maladministrasi di bidang lingkungan antara lain terkait perizinan, kehutanan, pertanahan yang memiliki dampak lingkungan/ekologis khususnya berupa kerusakan sumber daya alam di wilayah administratif Provinsi Gorontalo. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan analisis data dan dokumen serta melakukan wawancara dengan insan Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 32 Laporan terkait lingkungan yang dilaporkan sepanjang 2013 hingga 2018. Adapun dugaan maladiministrasi yang paling banyak terjadi dan dikeluhkan adalah penyimpangan prosedur. Dengan mencermati pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman, penelitian ini juga berkesimpulan bahwa mengadu ke Ombudsman adalah cara bagi masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan dengan “menginterupsi secara formal” kebijakan yang tengah berjalan. Pada akhirnya dengan memakai model anak tangga partisipasi masyarakat (ladder of citizen perticipation) Sherry R Arnstein ditemukan bahwa tipologi partisipasi yang terjadi masih berada pada level “informing”