PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai) - Jalinson Damanik; Taufik Siregar (JURNAL MERCATORIA, 2014)
Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan trafficking di Pengadilan Negeri Binjai memiliki dasar hukum dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur mengenai sanksi hukumnya. Majelis Hakim dalam pertimbangannya melihat fakta hukum dan alat bukti serta unsur-unsur dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hambatan dalam proses persidangan tindak pidana perdagangan orang tidak ada, tetapi Majelis Hakim mengupayakan menggali keterangan saksi. Terkait peran masyarakat, masyarakat masih banyak yang belum memahami mengenai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan semua pihak lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Adanya usaha bersama dari berbagai elemen diharapkan dapat menanggulangi permasalah trafficking ini.