Evaluasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil --- Studi di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2015 - Ngusmanto - (Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 2016)
Kebijakan TPP di lokasi penelitian lebih berpihak dan baru dinikmati oleh pejabat (elit birokrasi) sebagai perumus maupun implementor kebijakan. Posisi mereka sebagai kelompok status quo semakin kuat dan tidak tergoyahkan, dibarengi dengan  makin mapan status ekonomi dan sosial. Hasil penelitian juga menemukan bahwa dampak kebijakan yang diharapkan juga belum dapat diwujudkan dari perspektif birokrat yang tidak mempunyai jabatan birokrasi. Ada kesenjangan TPP yang besar antara yang diterima oleh pejabat birokrasi (elit birokrasi) yang jumlahnya sedikit, dengan bukan pejabat yang jumlahnya besar. Oleh karena itu,  kebijakan TPP baru dapat meningkatkan kesejahteraan pejabat (elit birokrasi), sedangkan staf (bukan pejabat birokrasi) belum mengalami peningkatan kesejahteraan yang berarti. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti kendaraan dan rumah tetapi harus kredit melalui bank atau agen penjual kendaraan. Belum lagi kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan keluarga, yang makin menyulitkan kehidupan mereka karena gaji telah dipotong kredit, sehingga semangat kerjanya menjadi terpengaruh. Peningkatan disiplin yang dinilai dari atau diukur melalui fingerprint memang terlihat meningkat, tetapi peningkatan tersebut merupakan peningkatan disiplin yang “semu” karena mereka lebih dimotivasi agar tunjangan TPP tidak terpotong.Kata Kunci: Kebijakan, Evaluasi, Tunjangan, Kesejahteraan dan Birokrat. In TPP policy research location is more taking side and recently enjoyed by officials (the elite bureaucracy) as actor and implementor of the policy. Their position as the quo status groups growing stronger and unshakable, coupled with more robust economic and social status. The result of the research also find that the impact of the expected policy also is not yet to be realized from perspective bureaucrats who do not have the kingship bureaucracy. There is a gap between the TPP that is accepted by a few bureaucratic officers (the elite bureaucracy), and without investigate large amount of officials. Therefore, new TPP policy can increase the welfare of the public officials (the elite bureaucracy), while the staff (not bureaucratic officers) has not been experiencing increased prosperity which means. They can meet basic needs such as the vehicle and the house but still have to credit through the bank or vehicle sales agent. Yet the education and health needs of the family, which makes it more difficult for their lives because of the salary has been cut by credit, so that the spirit of their work is affected. The improvement of the discipline which evaluated or measured through the fingerprint indeed seems to be increased, but the increase is an increase of discipline that "apparent" because they are more motivated so the TPP allowance won’t truncated.Keywords: Policy, Evaluation, Welfare and bureaucrats. PDF