Perlindungan Hukum bagi Pekerja Outsourcing pada Perusahaan BUMN Terkait Visi Misi Presiden Jokowi - Mahendra Harun Ar Rasyid (Jurist-Diction, 2022)
AbstractThe use of outsourcing workers in this era of globalization is increasingly carried out by companies, including the State-Owned Enterprise (BUMN) company. In the use of outsourced workers, BUMN companies must pay attention to the welfare of these workers, moreover, there is a vision and mission of President Jokowi to eliminate the use of outsourced workers at BUMN companies because it causes a lot of harm to outsourced workers. However, in reality, there are still many BUMN companies that do not carry out President Jokowi's vision and mission. The purpose of this paper is to find out and understand the legal protection for outsourced workers in BUMN companies related to President Jokowi's vision and mission. The type of research used in the writing of this article is Normative Juridical Research, where this article uses the literature materials of legislation as a source of research.Keywords: Legal Protection; Outsourcing Workers; BUMN Companie; Vision Mission of President JokowiAbstrakPenggunaan pekerja outsourcing pada era globalisasi ini semakin banyak dilakukan oleh perusahaan–perusahaan, tidak terkecuali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penggunaan pekerja outsourcing tersebut perusahaan BUMN harus memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja tersebut, apalagi terdapat visi misi Presiden Jokowi untuk menghapuskan penggunaan pekerja outsourcing pada perusahaan BUMN dikarenakan hal tersebut banyak merugikan pekerja outsourcing. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan BUMN yang tidak menjalankan visi misi Presiden Jokowi tersebut. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing pada perusahaan BUMN terkait visi misi Presiden Jokowi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah tipe Penelitian Yuridis Normatif, dimana artikel penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitiannya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Outsourcing; Perusahaan BUMN; Visi Misi Presiden Jokowi.