PENETAPAN NAFKAH ‘IDDAH MELALUI HAK EX OFFICIO BAGI ISTRI NUSYUZ - Mansari Mansari; Zahrul Fatahillah (Jurnal Yudisial, 2021)
ABSTRAK Istri yang nusyuz terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah ‘iddah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm yang memberikan nafkah ‘iddah bagi istri yang nusyuz. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemberian nafkah bagi istri nusyuz dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap dari Putusan Nomor 6/Pdt. G2020/MS.Lsm? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif terkait pemberian nafkah ‘iddah kepada istri nusyuz, dan menganalisis dalam perspektif yuridis terhadap putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis terhadap persoalan dalam kajian ini, dengan menggunakan asas-asas hukum, norma, dan doktrin dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemberian nafkah ‘iddah dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm tidak tepat, karena dalam kasus tersebut nusyuz, sehingga gugur haknya memperoleh nafkah ‘iddah. Selain itu, bertentangan pula dengan Kompilasi Hukum Islam karena memberikan nafkah ‘iddah bagi istri nusyuz. Putusan tersebut tidak menguraikan pertimbangan membebankan nafkah ‘iddah terhadap suami secara sistematis dan logis. Konsekuensi yuridis dari putusan tersebut adalah dapat diajukan banding oleh suami. Bila tidak mengajukannya, maka putusan tersebut wajib dijalankan karena setiap putusan wajib dengan dianggap benar sesuai dengan prinsip res judicata pro veritate habetur.Kata kunci: nafkah ‘iddah; nusyuz; kewajiban suami istri. ABSTRACT A nusyuz wife or a wife who doesn’t carry out her duties and obligations to her husband is not entitled to earn ‘iddah alimony. This is con rmed in Article 149 letter b jo. Article 152 of the Compilation of Islamic Law. It is contrary to the judge’s Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm, which provides iddah alimony for the nusyuz wife. How is the juridical perspective to the alimony given to the nusyuz wife in the Decision Number 6/Pdt. G2020/MS.Lsm, and how is the juridical consequence from the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm? This study aims to analyze comprehensively regarding a distribution of ‘iddah alimony to the nusyuz wife, and to analyze the juridical perspective of the aforementioned decision. This study uses normative juridical research which aims to analyze the problems in this study by using legal principles, norms, and doctrines of legal science. The result of the study shows a giving of ‘iddah alimony on the Decision Number 6/Pdt.G2020/MS.Lsm is inappropriate, because of nusyuz, the wife’s rights to earn ‘iddah alimony has vanished. In addition, it also contradicts with the Compilation of Islamic Law by giving ‘iddah alimony to the nusyuz wife. The decision doesn’t decipher the systematic and logical consideration to stipulate that the husband must give ‘iddah alimony. The juridical consequence of the decision is it can be appealed by the husband. If he doesn’t appeal, accordingly the decision must be enforced because it is an obligation to perceive every decision as correct in accordance with res judicata pro veritate habetur principle. Keywords: ‘iddah alimony; nusyuz (desertion); obligation as husband and wife.