NEGARA: ANTARA PENGUSAHA TAMBANG DAN TAMBANG RAKYAT - Derita Prapti Rahayu; M Shidqon Prabowo; Faisal Faisal (Jurnal Yudisial, 2021)
ABSTRAKTulisan ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010, yang merupakan putusan mengenai uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Substansi yang krusial dalam putusan tersebut adalah telah membatalkan bunyi Pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai luas wilayah izin usaha pertambangan seluas 5.000 hektare tidak berlaku lagi, di mana konsekuensinya untuk wilayah izin usaha pertambangan tidak memiliki luas minimal untuk ditambang. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimanakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010? Kedua, bagaimanakah arah keberpihakan negara melalui putusan ini? Permasalahan akan dianalisis menggunakan metode hukum normatif, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Hasil analisis menemukan bahwa akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 antara lain, menjadi tidak ada bedanya antara luas wilayah minimal bagi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat. Arah keberpihakan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VIII/2010 dinilai lebih berpihak pada pengusaha tambang, karena melalui putusan ini ada ketidakcermatan hakim terkait kata “rakyat” yang dimaksud lebih mengarah pada pengusaha tambang, bukan penambang rakyat. Putusan ini posisi negara membingungkan, membela hak rakyat atau membela hak pengusaha. Dengan tidak adanya minimal luas wilayah untuk usaha pertambangan. akan semakin menjadi tidak jelas perbedaan tambang rakyat dan usaha pertambangan, di luar juga terkait dampak lingkungan.Kata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. ABSTRACT This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The crucial substance in the decision is it annuls Article 52 paragraph (1) which regulates the range of the concession area of mining business for 5,000 hectares is invalid. As a result, the concession area of mining business doesn’t have a minimum range area for mining activities. The problems that will be discussed are rst, what are the legal consequences from the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010? Second, what direction does the state stand through this decision? The problems will be analyzed using normative legal methods with secondary data consisting of primary and tertiary legal materials. The analysis nds that the legal consequences of the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, among others, there is no distinction between the minimum range area for the concession area of mining business and the people mining area. The state position tendency through the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010 is considered more likely in favor of mining entrepreneurs. There is a judge’s inaccuracy in the decision regarding the word “people” which tends to point to the mining entrepreneurs, not the people miners. The state position in this decision is ambiguous, whether it stands for the people’s rights or the entrepreneurs’ rights. With the absence of the minimum range area requirement for mining business, it becomes more obscure of the difference between people mining and corporate mining, likewise the environmental impact. Keywords: concession area of mining business; concession of people mining; area for people mining; unconventional stannary.