PERAN SATUAN INTELKAM DALAM DETEKSI DINI UNJUK RASA DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA PUSAT - Sihol Sibarani (Advances in Police Science Research Journal, 2019)
Kota Jakarta Pusat sebagai pusat Ibukota Negara Republik Indonesia didalamnya terdapat banyak objek vital nasional serta kantor pemerintahan yang sering kali menjadi tujuan aksi unjuk rasa. Berdasarkan analisis dan penilaian, Kota Jakarta Pusat menjadi kota dengan aksi unjuk rasa terbanyak di Indonesia. Aksi tersebut sering kali ditemukan tidak kondusif bahkan berakhir ricuh sehingga merugikan seluruh pihak terlibat, termasuk masyarakat umum. Dalam menghadapi situasi ini diperlukan upaya pencegahan dini melalui deteksi dini, sehingga setiap potensi masalah dapat diredam dan dapat menentukan arah pengambilan keputusan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlu dilakukan analisis serta evaluasi terhadap pelaksanaan deteksi dini oleh Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk menjelaskan peran Satuan Intelkam dalam deteksi dini pada aksi unjuk rasa untuk menciptakan aksi unjuk rasa yang kondusif di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun teori yang digunakan adalah konsep Peran, konsep aksi unjuk rasa, konsep deteksi dini, konsep intelijen keamanan, teori Manajemen dan beberapa Peraturan Kepala Kepolisian terkait tugas pokok Intelijen Keamanan yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelidikan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengamanan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan. Pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan kualitatif dan metode field research. tujuan peneliti tentunya bisa mengetahui gambaran secara nyata dengan cara studi lapangan, wawancara dan telaah dokumen. Simpulan dari penulis dalam menganalisis data yang ada bahwa terdapat banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan deteksi dini oleh Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat. Kendala dari upaya deteksi dini pada aksi unjuk rasa terletak pada sumberdaya manusia, anggaran, sarpras, serta massa pengunjuk rasa tersebut. Sehingga agar dilakukan pembenahan berdasarkan konsep Manajemen. Penulis merekomendasikan Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat untuk memperluas jaringan intelijen, menempatkan 1 (satu) anggota intelijen di setiap daerah rawan konflik, penambahan jumlah personil, penambahan kendaraan bermotor untuk dinas, serta pembenahan pengelolaan keuangan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan deteksi dini aksi unjuk rasa dapat lebih baik dan tugas pokok Intelijen Keamanan dapat tercapat sehingga dapat menciptakan aksi unjuk rasa yang kondusif.