Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa - Sri Yanti; Petrus Petrus; Sita Y Sibandar (Jurnal Sosio Sains, 2022)
This study aims to analyze the Effectiveness of Village Fund Allocation in increasing physical development in Tondok Bakaru village, Mamasa sub-district. The method used in this research is the interview method. The interview method in qualitative research is in-depth. The results of the study show that the allocation of Village Funds or ADD is the portion of Village finances obtained from the Regional Tax Revenue Sharing and the portion of the Central and Regional Financial Balance Fund received by the district. Management of Village Funds Regulating village funds is a series of activities consisting of planning, implementation and evaluation as well as responsibility for the activities that have been carried out, in regulating village funds, it must be based on the principles of openness, responsibility and participation and be carried out regularly and obediently to encourage the creation of good governance. in the implementation of government in rural communities (Permendagri No. 113 of 2014). Penelitian bertujuan menganalisis Efektivitas Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa Tondok Bakaru, kecamatan Mamasa Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Metode wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Hasil penelitian bahwa alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Pengelolaan Dana Desa Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014).