ASPEK HUKUM IMPORTASI BARANG DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE/WORLD TRADE ORGANIZATION DIKAITKAN DENGAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN KONTRAK (SALES CONTRACT) IMPOR BARANG - Satrianto, Bambang (Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2021)
ABSTRAKGATT/WTO telah mencantumkan bentuk pengaturan dan peraturan mengenai perdagangan internasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh berlakunya ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, jika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan WTO, itu akan mengakibatkan negara itu digugat oleh negara lain. Di Indonesia, kebijakan perdagangan mengacu pada norma-norma hukum dalam bentuk seperangkat prinsip dan aturan hukum yang umumnya dipahami sebagai hukum kontrak atau hukum kontrak. Kebebasan kontrak, yang merupakan inti dari suatu perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam mengontrak para pihak diasumsikan memiliki posisi yang seimbang. Namun, di Indonesia tidak ada peraturan khusus yang mengatur jual beli internasional, tampak ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 KUHP Buku III Bab V memang difokuskan pada ketentuan jual beli rumah, bukan Hukum sipil internasional.Kata kunci: perdagangan internasional; kontrak penjualan; perjanjian internasional.ABSTRACTThe GATT/WTO has listed the forms of arrangements and regulations regarding international trade. Sovereignty owned by the state is not absolute, but is limited by the enactment of the provisions of international law. Therefore, if a country issues a policy that is contrary to WTO provisions, it will result in that country being sued by other countries. In Indonesia, trade policy refers to legal norms in the form of a set of legal principles and rules which are generally understood as contract law or contract law. Freedom of contract, which is the core of an agreement, implicitly provides guidance that in contracting the parties are assumed to have a balanced position. However, in Indonesia there is no special regulation that regulates international buying and selling, it appears that the provisions of buying and selling in Article 1457-1540 of the Civil Code Book III Chapter V are indeed focused on the provisions of domestic buying and selling, not international. The Civil Code does not regulate the use of customary international trade law and does not regulate the use of international civil law rules to solve problems that arise from international buying and selling contracts. The articles in the Civil Code also do not specifically regulate the transportation of goods traded by the parties. As for the method of writing in this paper using a normative approach, namely the literature.Keywords: international trade; sales contract; international agreements.