Pengakuan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama - Ramlah, Ramlah (Media Akademika, 2013)
Pengakuan anak luar nikah merupakan wewenang PeradilanÂ Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannyaÂ menjadi UU No. 3 Tahun 2006 kemudian berubah lagi menjadiÂ UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peraidalan Agama. Walaupun su-dah ada undang-undang yang mengaturnya, namun secara rinciÂ berupa peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkanÂ oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum terwujud.Â Oleh karena itulah, bila ada kasus yang muncul kepermukaanÂ tentang pembahasan anak luar nikah ditanggapi dengan berbagaiÂ macam sudut pandang. Walaupun demikian hakim PengadilanÂ Agama dalam menangani perkara ini banyak merujuk ke kitabÂ Fiqh yang ditemukan dalam pembahasan bab nasab, yang pem-bahasannya terkait dengan masalah anak zina/anak luar nikahÂ dalam menentukan ayah biologisnya dengan memperhatikanÂ berbagai macam syarat yang ditawarkan oleh para fuqahaâ. Se-dangkan ketentuan anak luar nikah dalam UU No. 1 tahun 1974Â dan Kompilasi Hukum Islam ditentukan anak luar nikah hanyaÂ mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu-nya.