PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA MELINDUNGI PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - Alexander Ambarita (Jurnal Tatapamong, 2021)
Kondisi alam Kabupaten Kotawaringin Barat dengan hutan dan lahan gambut yang rawan menjadi penyebab terjadi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pencegahan kebakaran hutan dan lahan dalam rangka melindungi pemukiman masyarakat melalui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, analisis SWOT dan penarikan kesimpulan. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui adanya peran utama dari BPBD di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berkoordinasi dengan TNI/POLRI, Masyarakat Peduli Api (MPA), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan manggala agni serta juga dengan memberikan sarana dan prasarana dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan berupa pompa air, selang pemadam, pendirian pos pemantauan titik api serta memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Faktor penghambat yaitu ada beberapa tempat yang sulit untuk menjangkau lokasi kejadian kebakaran, lahan gambut yang sulit diatasi dan musim kemarau panjang sehingga kekurangan sumber air untuk dilakukan pemadaman. Upaya yang dapat dilakukan dengan membuat embung atau kolam penampungan air dan membuat kanal dengan menggunakan alat berat exacavator sebagai alat utama sehingga sumber air mudah didapatkan dan merumuskan strategi melalui analisis SWOT. Kesimpulan penelitian adalahsecara garis besar peran BPBD dalam menangani bencana ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, namun pada peIaksanaan terdapat beberapa kendala sehingga penulis memberikan saran yaitu, melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan koordinasi dengan BNPB dalam rangka pengadaan alat yang masih kurang seperti tabung oksigen bagi petugas penanganan kebakaran. Kata Kunci : Peran; Pencegahan; Kebakaran Hutan dan Lahan