KONFLIK KEPENTINGAN ELIT POLITIK LOKAL DALAM PROYEK PEMBANGUNAN : STUDI KASUS PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2017 - Zakaria Habib Al-Ra’zie; Heru Wahyudi (Jurnal Adhikari, 2022)
Proyek pembangunan di daerah tidak jarang menjadi penyebab konflik kepentingan antara pihak-pihak yang ingin mendapatkan dan mendominasi keuntungan dari proyek tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu memiliki benturan kepentingan dengan Gubernur Bengkulu pada proyek pembangunan jalan Tahun Anggaran 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Alat analisis yang digunakan adalah teori konflik kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan konflik terjadi akibat setiap aktor ingin mendominasi keuntungan finansial secara tidak sah melalui fee proyek dari para pengusaha yang dimenangkan lelangnya.Ridwan Mukti menggunakan kekuasaanya sebagai Gubernur untuk memerintahkan Kuntadi selaku birokrat Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu supaya mengkondisikan para pemenang lelang proyek untuk mengikuti keinginannya. Dia mengancam para birokrat yang tidak memahami keinginannya dan patuh terhadap perintahnya sewaktu-waktu akan diberikan punishment berupa pencopotan atau mutasi jabatan ke tempat kerja yang lebih tidak strategis. Pilkada berbiaya tinggi menjadi motivasi utama terjadinya praktif curang dan konflik kepentingan tersebut. Kedua belah pihak memiliki tujuan sama namun dengan motivasi yang berbeda. Keduanya sama-sama memanfaatkan potensi keuntungan dari paket proyek pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Proyek Pembangunan Jalan, Fee proyek.