IMPLEMENTASI PENDANAAN SEKTOR PENDIDIKAN DALAM MASA OTONOMI KHUSUS PAPUA - Oktavian, Daniel Pradina; Adi, Emmanuel Ariananto Waluyo (Khatulistiwa Law Review, 2021)
Abstrak Kemajuan suatu negara ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia, maka peran pendidikan sangat penting. Menurut catatan capaian pendidikan nasional, Papua menjadi salah satu daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Dalam konstitusi, telah jelas bahwa negara menjamin hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negaranya secara adil dan merata. Tetapi, pada praktiknya, masih adanya hambatan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pemberian status Otonomi Khusus tersebut juga mempengaruhi alokasi anggaran yang diberikan, juga secara khusus untuk sektor pendidikan yang menjadi salah satu sektor prioritas Otonomi Khusus. Penulisan ini menemukan sejumlah fakta melalui data yang ada, bahwa jumlah anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Papua tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di Papua. Abstract The quality of human resources determines the progress of a country, so education is essential. According to national education achievement records, Papua is one of the regions with low educational attainment. In the constitution, it is clear that the state guarantees the right to education for every citizen fairly and equitably. However, there are still obstacles in practice, especially in the framework of Special Autonomy regulated in Law no. 2 of 2021 concerning the Second Amendment to Law no. 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The granting of the Special Autonomy status also affects the budget allocation given, also specifically for the education sector, which is one of the priority sectors of Special Autonomy. This writing finds several facts through existing data that the amount of budget given by the Central Government to the Papua Regional Government is not directly proportional to the improvement of the quality of education in Papua.