KRIMINALISASI PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM - Bani Syarif Maula; Vivi Ariyanti (Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2021)
Wacana kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan telah berlangsung sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tahun 2019 lalu. Banyak penolakan terhadap upaya kriminalisasi tersebut. Perkosaan dalam perkawinan muncul akibat relasi seksual suami-istri yang timpang tersebut, sehingga perlu ada kebijakan negara untuk merubah kondisi seperti itu, yaitu melalui kriminalisasi sebagai upaya negara dalam menekan kasus tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Tulisan ini membahas perkosaan dalam perkawinan dalam ranah hukum pidana nasional dan hukum Islam. Hukum pidana nasional, seperti KUHP, tidak mengatur perkosaan dalam perkawinan, namun dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur melalui UU PKDRT, meskipun cakupannya masih sangat luas. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan. Kajian hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan masyarkat tentang hukum dan norma relasi suami isteri).