Program Pembangunan Kampung: Perspektif Fungsional dan Konflik dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Suku Arfak di Kabupaten Manokwari - Triman Tapi; Yohanis Yan Makabori (JURNAL TRITON, 2021)
Perbandingan perspektif jadi alibi terhambatnya proses pembangunan. Pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten sudah berupaya mempraktikkan beberapa program pembangunan. Pemerintah cenderung dominan pada nasionalisme dalam modernisasi, memandang Papua sebagai objek, yang kontras dengan budaya lokal masyarakat. Oleh sebab itu, musyawarah politik mengambil keputusan buat menuntaskan perspektif tersebut dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai kebijakan otonomi khusus yang berdampak dependensi adat sebagai motor penggerak roda pembangunan di Papua. Teori utama berasal dari perspektif fungsionalisme dan perspektif konflik (Mooney et al. 2007). Makalah ini membahas perspektif konstruksi sosial masyarakat suku Arfak di tiga kampung yaitu Sairo, Hangouw dan Indesey. Metode deskriptif dengan sampel purposif digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data dari responden. Pengumpulan informasi menggunakan kuesioner, diskusi terfokus, observasi, serta wawancara. Secara fungsional, implementasi program pembangunan dilakukan berdasarkan alur perencanaan pembangunan yang disetujui oleh penguasa wilayah serta penguasa lokal dengan diketahui oleh pemerintah provinsi dan pusat selaku pemberi tanggung jawab. Program- program yang diprioritaskan antara lain pembangunan infrastruktur dasar kampung, perumahan, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) serta air bersih. Ranah konstruksi sosial yaitu Aske siros (kemajuan), Oru Eimofoj (menunggu bantuan), Monuh, Ofojingki/Mendes Efes, Ororoisa. Perspektif konflik mengungkapkan terdapat pembatasan kuota partisipasi serta sosialisasi program kepada masyarakat, serta ketidakterbukaan mengenai anggaran program. Selanjutnya, konsep Aske Siros tidak berjalan sesuai makna sebenarnya. Konsep tersebut didominasi oleh penguasa lokal, sementara kepada masyarakat lainya yaitu Oru Eimofoj. Secara fungsional, program pembangunan yang diimplementasikan menguntungkan sebagian oknum tertentu dan menimbulkan ketidakmerataan serta friksi dalam perihal menikmati dan memanfaatkan anggaran maupun program pemerintah.