Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Perspektif Fiqh Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah - Muhammad Adhien Nugroho; Khairul Umam (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2021)
Pemilihan umum legislatif adalah bentuk dari paritisipasi politik sebagai pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, karena pada moment pemilu rakyat menjadi pelaku yang paling menentukan bagi proses politik di suatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris Sosiologis. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu berupa wawancara dan dokumentasi serta berupa buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pemilu merupakan implementasi demokrasi, dalam pelaksanaan Pemilu kedaulatan rakyat sangat di junjung tinggi dan hak-hak rakyat harus dilindungi. Suatu hak tindakan Golput tidak dapat dipidana akan tetapi mengajak seseorang untuk Golput dapat dikenai tindakan pidana sesuai dengan UU no 7 tahun 2017 pasal 510 dan pasal 515. Prakteknya meskipun dalam undang- undang telah diatur larangan kampanye Golput, akan tetapi kampanye Golput atau ajakan Golput masih terjadi pada pelaksanaan Pemilu. Golput dalam Pemilu 2019 mengalami penurunan meskipun kampanye Golput sangat gencar khususnya di media sosial. Dalam mengatasi meningkatnya angka Golput, lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) telah melibatkan masyarakat secara langsung dalam penyampaian informasi, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu.