Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tindakan Produsen Yang Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan Dan Minuman - Nur faizah; I Made Dedy Priyanto (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2020)
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji kepastian perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan produsen yang tidak mencantumkan harga menu makanan dan minuman. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI bahwa adanya hak konsumen ialah hak atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang serta jasa. Memberikan kepuasan bagi para konsumen merupakan suatu keinginan utama setiap perusahaan. Masalahnya yang ada yaitu terjadi tindakan-tindakan melawan hukum yang melibatkan produsen tersebut, yaitu berupa tidak dicantumkannya harga menu yang mereka sajikan oleh konsumen. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengartikan bahwasannya produsen seharusnya memiliki itikad baik, yakni memberi informasi dengan benar atas kondisi barang serta jasa, melayani konsumen dengan benar, menjamin kualitas barang, memberi kompensansi ganti kerugian apabila barang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga terpenuhinya implementasi itikad baik. Seharusnya perlindungan konsumen dijadikan perhatian serius oleh pihak pemerintah, khususnya dalam masalah harga minuman dan makanan yang tidak dicantumkannya oleh produsen, sehingga tidak terdapat banyak korban dari pelaku usaha yang tidak memiliki tanggung jawab. Didalam melakukan penelitiaan metode normatif yang digunakan oleh penulis, penulis ini tidak didukung oleh data-data dan pada dasarnya menunjukkan bahwa konsumen yang mempunyai hak asassi masing-masing didalam keadaan ini adalah untuk mendapatkan hak informasi yang jelas adanya dan benar, produsen memiliki keharusan untuk konsumen tersebut. untuk mewujudkan suatu keadilan hal itu, adanya aturan Indonesia mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dalam UURI No. 8 Tahun 1999, dan apabila terjadi suatu pelanggaran atau kealpaan atas permasalahan ini, maka produsen dapat dijatuhkan sanksi yang bersifat pidana atau pidana tambahan, admisitrasi dan perdata. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produsen dan Itikad Baik ABSTRACT This study examines the certainty of legal protection for consumers for the actions of producers who do not include food and beverage menu prices. In Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection of the Republic of Indonesia that the existence of consumer rights is the right to security, safety and comfort in using goods and services. Providing satisfaction for consumers is the main desire of every company. The problem is that there are unlawful actions involving these producers, namely in the form of not including the price of the menu they serve by consumers. Article 7 of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection means that producers should have good intentions, namely providing correct information on the condition of goods and services, serving consumers properly, guaranteeing the quality of goods, providing compensation if the goods do not match the existing reality, so that implementation is fulfilled. good intention. The government should pay serious attention to consumer protection, especially in the matter of the price of drinks and food which are not listed by the producers, so that there are not many victims from irresponsible business actors. In conducting research on the normative method used by the author, this author is not supported by data and basically shows that consumers who have their respective human rights in this situation are to obtain clear and correct information rights, producers have an obligation to consumers. the. To realize a justice, there are Indonesian rules governing consumer protection, namely in UURI No. 8 of 1999, and if there is a violation or omission on this matter, the producer can be imposed with criminal sanctions or additional criminal, administrative and civil sanctions. Key Words: Consumer Protection, Producers and Good Faith