PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 - Halim, Michella Gabriel (LEX PRIVATUM, 2021)
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Khususnya Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa â€œanak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnyaâ€. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin. 2. Berdasarkan hal tersebut ketika dikeluarknnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, yang mempersamakan status hukum antara anak sah dengan anak di luar perkawinan sehubungan dengan hak-hak keperdataan, belum juga dapat menemukan secara konkret dan pasti bagaimana perlindungan hukum yang tetap bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sekaligus dapat melindungi hak-hak keperdataannya khususnya hak waris anak di luar perkawinan.Kata kunci: anak luar perkawinan;