EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR - Fitrah, Nur; Massyat, Muhammad; Rahmat, Andi Iso (Journal Peqguruang: Conference Series, 2021)
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara. Metode penelitian adalah bersifat deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sulit yang pasti bahwa harus mengikuti prosedur yang telah ada, yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti harus ada pengantar dari Desa/Kelurahan hingga kecamatan dan seterusnya, proses penerbitan IMB dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar. sudah baik,namun masyarakat pemilik bangunan kurang peduli dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP berjalan efektif, justru masyarakat banyak belum memiliki IMB, sehingga Satpol PP tidak henti hentinya melakukan operasi penegakan Perda, disamping terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki IMB dalam membangun  berdasarkan Perda IMB, karena tampa IMB masyarakat akan menyulitkan diri sendiri ketika ada yang dibutuhkan pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan.