Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan - Auly Lutviandany; Fifiana Wisnaeni; Irma Cahyaningtyas (Notarius, 2021)
With such a large responsibility of the notary on the community, all the rights and obligations given need supervision. The establishment of the MPD in Grobogan Regency is the implementation of a notary supervisory body that carries out a supervisory function in accordance with the mandate of the law. In practice, there are still many cases committed by notaries. The purpose of this research is to study and analyze the implementation of the supervision of the Regional Supervisory Council for the code of ethics of Notaries in Grobogan Regency. The research method used by researchers is juridical empirical. The result of the research is that the implementation of MPD's supervision of the notary's Code of Ethics in Grobogan Regency has not been able to run optimally in accordance with the ideals in UUJN and statutory regulations. The factors that hinder the implementation of the code of ethics supervision of notaries in Grobogan Regency include internal and external factors.Keywords : implementation; supervision; notaryAbstrakSeiring dengan tanggung jawab notaris yang begitu besar pada masyarakat, maka segala hak dan kewajiban yang diberikan tersebut perlu adanya mekanisme pengawasan. Pembentukan MPD di Kabupaten Grobogan merupakan implementasi suatu badan pengawas notaris yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai amanat perundang-undangan. Dalam praktiknya masih sering terdapat berbagai pelanggaran yang dilakukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap kode etik Notaris di Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian adalah pelaksanaan pengawasan MPD terhadap Kode Etik notaris di Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan cita-cita di dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengawasan kode etik terhadap notaris di Kabupaten Grobogan diantaranya adalah faktor internal dan eksternal.Kata Kunci : pelaksanaan; pengawasan; notaris