Pengaturan Hak Politik Calon Bupati & Wakil Bupati Setelah Putusan MK No: 42/PUU-XIII/2015 - Herman; Andi Firmansyah (Poltanesa, 2022)
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat pembatasan hak politik bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Masalah pokok tersebut selanjutnya dirinci menjadi dua sub masalah, yaitu: (1) Bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan narapidana? Narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 42/PUU-XIII/2015 dan apa dasar pertimbangannya?, (2) Apa syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana untuk menjadi calon kepala daerah menurut Mahkamah Konstitusi? Putusan No.: 42/PUU-XIII 2015? Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam tinjauan ini, lebih spesifiknya: mengatur eksplorasi yang sah. Mata air kebendaan yang sah dalam penelitian ini merupakan sumber kebendaan yang hakiki, khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, sedangkan sumber bahan hukum sekunder adalah: buku, artikel dan jurnal. Pendekatan hukum (statutory approach) digunakan sebagai pendekatan. Selain itu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan MK No.:42/PUU-XIII/2015 yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dijelaskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dasar pemeriksaan adalah hak konstitusional setiap orang, termasuk mantan narapidana, untuk menggunakan hak politiknya untuk dipilih sederajat dengan calon kepala daerah lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi mantan narapidana yang berpeluang menjadi kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 diisolasi menjadi empat wilayah, antara lain: (1) tidak sah untuk memilih jabatan publik; (2) substansial untuk waktu yang dibatasi hanya 5 (lima) tahun setelah terpidana melakukan hukumannya; (3) Pengecualian dilakukan terhadap mantan narapidana yang secara terbuka dan sungguh-sungguh menyatakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana; (4) bukan sebagai pelaku kebiasaan.