Analisis Penilaian Usaha dan Manajemen Risiko pada Keputusan Kelayakan Investasi dengan Mempertimbangkan Ketidakpastian (Studi Kasus : Akuisisi Jalan Tol oleh PT. X) - Eka Vera Dewi; Naning Aranti Wessiani (Jurnal Teknik ITS, 2021)
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024, proyek pembangunan jalan tol menjadi proyek prioritas pemerintah. Investasi jalan tol membutuhkan dana investasi yang besar sehingga pemerintah membuka kesempatan pihak swasta untuk mendanai proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PT X merupakan perusahaan swasta yang berperan sebagai operator sekaligus investor pada proyek jalan tol. Dalam proses akuisisi suatu saham jalan tol dari PT Y atau pemegang hak konsesi saat ini, perlu dilakukan penilaian usaha untuk menentukan nilai wajar dari proyek tersebut melalui parameter Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP). Dengan WACC sebesar 8,742%, nilai NPV proyek sebesar Rp 2.576.439.484.130,00, IRR sebesar 15,39% dan PBP pada tahun ke-10 sehingga proyek layak untuk diakuisisi. Selain itu, terdapat masalah arus kas negatif yang perlu diatasi untuk menghindari kemungkinan kegagalan proyek dengan mengubah capital structure menjadi 38,5%:61,5% (self financing: bank loan) dan mengubah debt repayment profile atau melakukan working capital injection. Dalam bernegosiasi dengan PT Y, PT X perlu menetapkan harga maksimal akuisisi sehingga terhindar dari potensi kerugian. Harga akuisisi maksimal yang dapat dibayarkan oleh PT X adalah Rp 2.372.500.000.000. Berdasarkan karakteristik proyek jalan tol yang rentan akan risiko dan ketidakpastian, maka hasil uji kelayakan perlu diuji sensitivitas dengan menerapkan integrasi proses manajemen risiko berbasis ISO AS/NZS 31000:2018 dan proses assessment ketidakpastian dengan metode NPV-at-Risk berbasis simulasi Monte Carlo. Variabel risiko yang diidentifikasi adalah laju inflasi, forecast error volume LHR, volume LHR awal, biaya konstruksi dan biaya O&M. Output dari proses manajemen risiko berupa mitigasi risiko laju inflasi yaitu risk transfer kepada pemerintah dengan diubah menjadi fixed rate 3% yang menyebabkan standar deviasi dari rata – rata NPV semakin kecil dan level risiko laju inflasi menurun dari high risk menjadi low risk. Sedangkan untuk variabel risiko lain, mitigasi yang tepat adalah risk acceptance.