PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF KAWASAN TANPA ROKOK DI TEMPAT BELAJAR MENGAJAR DI KOTA SURABAYA: ENFORCEMENT OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR NON SMOKING AREAS IN TEACHING AND LEARNING AREAS IN THE CITY OF SURABAYA - S.A, RIFQI ADDARDIRI; Masnun, S.H.,M.H, Muh Ali; L.c.,M.HI, Nurul Hikmah (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2022)
Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satu diantaranya adalah penerapan sanksi administratif pada Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah Daerah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. Penerapan hukum sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatannya sesuai peraturan daerah kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok adapun sanksi administratif bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran merokok di kawasan tanpa rokok dikenakan sanksi administartif berupa denda uang tunai dua ratus lima puluh ribu rupiah. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang penegakan sanksi administratif kawasan tanpa rokok yang diatur dalam pasal 4 Ayat (1) sanksi administratif sesuai pasal 12 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum sanksi administratif di kawasan tanpa rokok, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, melalui wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan secara langsung di tempat belajar mengajar yang dilakukan di sekolah SMA An-Najiah Kota Surabaya