ANALISIS YURIDIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN KONSUMEN - Seto, Addin Murdi; Nugroho, Arinto (NOVUM : JURNAL HUKUM, 2022)
Penggunaan klausula eksonerasi terjadi pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia, dimana perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian baku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan menganalisis permasalahan pada klausula dalam perjanjian yang diterbitkan oleh Grab dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, terutama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan atau disingkat dengan UUPK. Hasil penelitian yang didapat adalah pada klausula Peringkat pasal 9.2 dalam perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman, dan Logistik yang dibuat oleh PT Grab Teknologi Indonesia terbukti mengandung unsur klausula eksonerasi dan melanggar ketentuan UUPK, Pasal 18 Ayat (1) huruf (d). Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh PT Grab Teknologi Indonesia adalah prinsip batasan tanggung jawab, artinya bahwa Grab berdasarkan perjanjian yang dibuatnya membatasi diri dari tanggung jawab kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian pihak lain yang bertransaksi dengan konsumen. Kesimpulan dari penelitian adalah klausula Peringkat, Pasal 9.2 pada perjanjian Ketentuan Layanan: Transportasi, Pengiriman dan Logistik tidak sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 18 Ayat (1) huruf (d) sehingga Grab wajib untuk membenahi dengan menggantinya menjadi klausula yang tidak mengandung unsur klausula eksonerasi. Perihal tanggung jawab yang diberikan PT Grab Teknologi Indonesia kepada konsumen adalah dengan tidak terlalu membatasi diri dari tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha karena melanggar UUPK Pasal 19 Ayat (1). Rekomendasi atas hasil penelitian mendorong PT Grab Teknologi Indonesia untuk membuat klausula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap pembuatan perjanjian baku Grab.