PENENTUAN FORMULASI PERSAMAAN MATEMATIK PEMAKAIAN AIRTANAH DI KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Bambang Sutedjo HS (Jurnal Ilmiah MTG, 2008)
Wilayah Kota Yogyakarta secara morfologi termasuk dalam Lereng Kaki Gunung Merapi, memiliki wilayah yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 s/d 2 %, dan berada pada ketinggian 114 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayah yaitu seluas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dari permukaan air laut, sedangkan sisanya yaitu seluas 1.593 hektar berada pada ketinggian antara 100 sampai 199 meter dari permukaan air laut.Ditinjau dari sisi geohidrologi, Wilayah Kota Yogyakarta terletak pada Sistem Cekungan airtanah Yogyakarta. Akuifer – akuifer yang berkembang pada cekungan ini adalah multi layer akuifer, dengan jenis akuifernya adalah akuifer bebas sampai akuifer setengah tertekan. Akuifer – akuifer pada cekungan ini dibentuk oleh endapan – endapan hasil aktivitas Gunung Merapi yang berumur Kuarter, dengan endapan – endapannya yang belum terkonsolidasi dengan kuat.Pemakaian air bersih untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar menggunakan sumber airtanah, kecuali di bidang pertanian lebih banyak menggunakan sumber air permukaan. Dari kelima wilayah setingkat kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Wilayah Kota Yogyakarta merupakan pemakai tertinggi air bersih yang bersumber dari airtanah. Terutama untuk keperluan domestik, rumah tangga dan industri.Penentuan formulasi matematik pemakaian airtanah di Kota Yogyakarta ini adalah untuk mengevaluasi hasil perkiraan volume pemakaian airtanah di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat pedoman pemakaian airtanah, menentukan standart minimal dari pemakaian airtanah, serta menentukan formulasi perhitungan volume pemakaian airtanah dengan variabel dan konstanta tertentu. Dari formulasi ini bisa dipakai untuk mengembangkan formulasi perhitungan volume pemakaian airtanah yang selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan dalam perhitungan nilai perolehan air (NPA) maupun besaran pajak yang wewenangnya berada di Pemerintah Daerah Propinsi. Demikian pula bisa mengoptimalkan pengambilan dan pemanfaatan airtanah yang berazaskan pada kemanfaatan, kesinambungan dan kelestarian airtanah.