Kebijakan Harian Kompas terhadap Kebijakan Afirmatif Perempuan - Fadjarini Sulistyowati (Jurnal Ilmu Komunikasi, 2010)
Berita tidak berada dalam ruang bebas nilai. Media massa sangat berkuasa untuk menghadirkan sebuah realitas yang sejalan dengan bingkai atau sudut pandang mereka. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang membatalkan pasal 214 Konstitusi, Nomor 10/2008. Kandidat di legislatif pemilihan umum tahun 2009 yang dipilih oleh suara terbanyak, dan bukan oleh jumlah mereka dalam peringkat, menyebabkan kebijakan afirmatif untuk calon perempuan anggota legislatif. Hasil dari tidak adanya kebijakan afirmatif, kandidat perempuan harus bekerja lebih keras untuk menjadi anggota parlemen. Sebagai ruang publik, media massa seharusnya menjadi ruang strategis untuk membantu kandidat perempuan mengampanyekan perjuangan mereka. Tidak semua media massa memiliki sensitivitas gender. Kompas adalah media yang peduli dengan aspek perjuangan perempuan, hal ini ditunjukkan pada kolom berita. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi Kompas tentang keputusan pasca pengadilan yang menampilkan berita mengenai kebijakan afirmatif untuk calon perempuan dan perjuangan perempuan untuk menjadi anggota Perwakilan Rakyat pada level perwakilan di tingkat Kabupaten. Data dikumpulkan dengan menggunakan analisis framing dari Zhondang Pan dan Konsicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas berkaitan dengan perjuangan kandidat perempuan. Secara garis besar, berita keputusan pasca Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi dua kelompok yaitu wacana tentang kebijakan afirmatif bagi kandidat perempuan dan perjuangan para kandidat perempuan dalam pemilihan umum tahun 2009.