PENGUATAN KESADARAN POLITIK KAUM REMAJA PEREMPUAN MELALUI KAJIAN REGULASI KUOTA 30% PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF - Isti'anah ZA; Ani Yunita (JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 2022)
Abstrak: Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga legislatif, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI maupun pada level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD Kab/Kota) di seluruh Indonesia. Terpenuhinya kuota 30% perempuan di lembaga legislatif sesuai peraturan hingga saat ini masih jauh. Kendala utama karena budaya patriarki masih dominan sehingga perempuan masih dianggap tidak memiliki kemampuan sejajar dengan kaum laki-laki, regulasi yang belum adil dan masih rendahnya kesadaran perempuan terhadap pentingnya perjuangan mewujudkan kesetaraan gender di area politik praktis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kiprah perempuan khususnya para santri Madrasah Muallimat dalam area perpolitikan di Indonesia. Metode pelaksanaan dalam kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa berdasar hasil pretest dan posttest diperoleh peningkatan pemahaman materi kesadaran politik kaum perempuan sebesar 22% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, peserta Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang semula hanya 60% memahami ilmu dasar kesadaran politik menjadi 82% memahami strategi kesadaran politik bagi kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30%.Abstract: The issue of gender inequality is reflected in the low representation of women in the legislative structure, both at the level of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia as well as at the level of the Provincial House of Representatives (DPRD Province) and the Regional House of Representatives. Regency/city (DPRD Regency/City) throughout Indonesia. The fulfillment of the 30% quota for women in the legislature according to the regulations is still far away. The main obstacles are because patriarchal culture is still dominant so that women are still considered not to have equal abilities with men, regulations that are not fair and women's awareness is still low on the importance of the struggle to realize gender equality in the practical political area. This service activity aims to increase understanding, knowledge and awareness of the role of women, especially the students of Madrasah Muallimat in the political area in Indonesia. The implementation method in the activity includes the preparation stage, the implementation stage and evaluation stage. The results of this service show that based on the results of the pretest and posttest, there is an increase in understanding of women's political awareness by 22% so that there is a significant increase. In addition, participants of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, which initially only 60% understood the basic science of political awareness, became 82% understood political awareness strategies for adolescent girls through a study of 30% quota regulations.