POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN PILKADA DI INDONESIA - Djoni Gunanto (Independen, 2020)
Politisasi birokrasi di negara berkembang sudah menjadi strategi dalam perebutan kekuasaan pemerintah, pejabat hierarki atas gencar memobilisasi bawahannya untuk menciptakan sebuah kekuatan politik yang besar yang nantinya diharapkan akan mampu merebut kekuasaan tersebut. Konstelasi kekuasaan seperti ini yang membuat birokrasi tidak mempunyai akuntabilitas terutama kepada rakyat dan masyarakat pada umumnya. Data Grafik menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga oktober 2018, KASN menerima laporan pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi yang terjadi terutama sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. Metode Penelitian ini merupakan studi literature review, dengan menelusuri produk hukum, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat sumber literatur. Analisis penelitian dilakukan menggunakan pedekatan kualitatif dengan menggunakan model analisis isi. Hasil Penelitian Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), prinsip netralitas ASN ini selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai kalangan. Kekhawatiran akan keberpihakan ASN kepada salah satu pasangan calon, menjadi alasan utama sehingga terdapat tiga tipe politisasi terhadap birokrasi di Indonesia: Pertama, politisasi secara terbuka, Kedua, politisasi setengah terbuka dan Ketiga, politisasi secara tertutup. Dengan melakukan pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat incumbent, dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada. Kesimpulan, Politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi, Politisasi ini bisa datang dari legislatif maupun dari eksekutif dengan tujuan melanggengkan kekuasaan. dari gejala-gejala mulai dari penggunaan fasilitas negara, mobilisasi pegawai negeri sipil, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekruitmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi) sekretaris daerah.