KORELASI KOMUNISME DALAM DEMOKRASI DI INDONESIA - Tomy Michael (Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2016)
AbstrakKomunisme di Indonesia memiliki stigma buruk akibat bercampurnya dengan unsur politik.Hal ini secara khusus tampak dalam proses pemilihan ketua partai di Indonesia, di manapada setiap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga kepartaian secara tidak langsungmenyiratkan komunisme sebagai ideologi terlarang. Oleh karenanya, muncul paradigmadalam masyarakat bahwa komunisme adalah ideologi yang sesat. Tulisan ini menunjukanbahwa Komunisme tidak memiliki korelasi dalam proses pemilihan ketua partai politik.Proses pemilihan ketua partai politik tidak akan berjalan secara demokrasi apabila dalamAnggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga suatu partai politik tidak mendapatkan legalisasidari Pemerintah.AbstractCommunism has unfortunately had a bad reputation in Indonesia as a result of the tendencyto blend this ideology with political elements. This is particularly apparent in theprocess of selecting a party chairperson in Indonesia, in which the Statute/Articles of Association of any party indirectly implied that communism is a forbidden ideology. Therefore, the notion that communism is anunacceptable ideology could easily emerge among the members of society. This paper shows that Communism has in fact no significant correlation in the process of selecting the chairperson of a political party. The process of selecting the chair person of a political party will not run in a democratic way if the Statute/Articles of Association of a political party did not obtain previous legalization ofthe Government.