PROBLEMATIKA BISNIS WARALABA BARBERSHOP - Hanindya Agas Hertyandanu Prabowo; Ashinta Sekar Bidari (RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum, 2021)
Bisnis Barbershop merambah masuk salah satunya di Kota Surakarta merubah kebiasaan konsumen dari pangkas rambut yang menyediakan pelayanan sangat sederhana, dan beralih pada pangkas rambut pria yang setara dengan salon dengan memberikan pelayanan yang cukup memuaskan bagi para konsumen. Kondisi masyarakat yang konsumtif, menjadikan bisnis usaha barbershop kian maju, berkembang, dan dikenal oleh masyarakat luas. Metodelogi yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis emipris dimana apakah peraturan yang ada sesuai dengan fakta dilapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer. Dalam proses pengelolaan sistem waralaba terhadap Mitra Usaha, Managemen barbershop bertumpu pada regulasi peraturan perjanjian waralaba. Untuk membangun sebuah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam suatu perjanjian waralaba atau (franchise) antara franchisor dan franchisee. Beberapa klausul yang terdapat pada perjanjian waralaba telah dilanggar dan berimplikasi pada kerugian secara operasional pada mitra usaha, serta merupakan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Managemen Barbershop. Maka, perlu adanya perlindungan hukum terhadap mitra usaha dalam hal ini disebut sebagai (franchisee), agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh franchisor.