PELAKSANAAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PENANGANAN KASUS PENODAAN AGAMA - Nadya Waliyyatun Nisa Ummi Rahmatinnur (Muhammadiyah Law Review Journal, 2022)
Sistem peradilan pidana Indonesia dikenal adanya asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, dimana setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sejajar di depan hukum serta memiliki asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketententuan tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 tentag Kekuasaan Kehakiman. Asas hukum tersebut seharusnya dapat diterapkan, namun pada prakteknya (ius operatum) justru menunjukan sebaliknya, akibatnya masyarakat menjadi apriori dan tidak percaya akan proses peradilan dan menimbulkan penyelesaian sengketa illegal dan cenderung main hakim sendiri. Oleh karena itu untuk menyederhanakan proses peradilan harus didukung oleh semua pihak, sehingga akan terciptanya kualitas beracara dan cita hukum yang berkeadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan dalam kerangka studi komparatif terhadap kasus penodaan agama, Putusan Pengadilan Jakarta Utara Reg. 1537/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Utr dengan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Reg. No.81/Pid.B/2015/Pn.Bna. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif, dan dianalisis mengagunakan metode komparatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses putusan penadilan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama mampu terlaksana sesuai dengan asas hukum sedangankan proses putusan terdakwa Althaf Mauliyul Islam tidak terlaksana karena beberapa kendala baik dari faktor internal dan faktor eksternal.