IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DI KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PONTIANAK. - TAUFIK ISMAIL NIM. E01111037 (PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2018)
Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan program  kebijakan  electronic  government  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA Kota  Pontianak.  Permasalahan  mengenai  program  kebijakan  electronic government   yang   terjadi   di   Kota   Pontianak   cukup   menarik   untuk   diteliti mengingat    masih    banyak    masyarakat    ataupun    implementor    yang   belum mengetahiu  bagaimana  cara  menggunakan  atau  mengimplementasikan program kebijakan electronic government  yang ada di Kantor BAPPEDA  Kota Pontianak. Jenis penilitian  deskriptif dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif, teknik pengumpulan  data pada penelitian ini menggunakan  tiga cara yang diantaranya: observasi, wawancara, dan dokumentasi.Hasil penelitian menyatakan  bahwa pelaksanaan  kebijakan electronic government mencakup  tiga hal yaitu tingkat  kesulitanyang  disebabkan  minimnya kerja sama implementor terhadap sasaran kebijakan, kurangnya pengetahuan  dan pemahamao pelaku kebijakan  terhadap  hal-hal yang berkaitao  dengan pelaksanaan  kebijakan, komitmen  serta konsistensi  implementor-implementor dalam  implementasi kebijakan  electronic government  masih sedikit  lambat dan belum berjalan secara maksimal  dalam  memperbaharui  berita-berita aatau data di situs website  hal ini dikarenakan membutuhkan  waktu yang cukup lama, serta dukungan  publik tidak berjalan  secara efektif dikarenakan  sepinya pengunjung  situs website masyarakat Kota  Pontianak  lebih memilih  mengakses  media  sosial facebook,  whatsapp  dan lain-lainnya. Dalam hal ini BAPPEDA perlu membuat SOP clan para implementor membuat tampilan profil yang lebih menarik agar masyarakat tertarik untuk mengakses situs website serta menjalin kerukunan tali persaudaraan dengan baik.Kata-katra kunci:      electronic government,  kebijakan electronic government,  kantor BAPPEDA.