IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) - FRIANTO DAUD NIM : E01112181 (PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2019)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Drainase Kota Pontianak. Namun pada kenyataannya masih terdapat genangan air pada saat hujan tiba. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya jaringan drainase sehingga menyebabkan sering terjadinya genangan terutama di Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementesai yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait. (2) Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak cukup memadai ataupun tidak kompeten dalam bidangnya, tidak adanya fasilitas pendukung dalam pengelolaan drainase dan porsi anggaran yang minim. (3) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan drainase di Kota Pontianak berjalan kurang efektif, perlu dilakukan pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP (standar operasional prosedur). (4) Disposisi adalah sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengeloaan drainase cukup baik hal ini bisa terlihat dari kemauan pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan drainase tetapi tidak ditunjang adanya insentif. Dari penelitian ini direkomendasikan agar dilakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait dan masyarakat tentang pengelolaan drainase. Sumberdaya manusia, fasilitas, dan anggaran perlu ditambah. Struktur organisasi harus dilakukan perbaikan terutama SOP (standar operasional prosedur). Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, dan Pengelolaan Drainase. IMPLEMENTATION OF PONTIANAK CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 5 OF 2016 CONCERNING PONTIANAK CITY DRAINAGE (STUDY IN SOUTHEAST PONTIANAK SUB-DISTRICT) BY : FRIANTO DAUD NIM : E01112181 Drs. Sukamto, M.Si, Dr. H. Pardi, M.AB Email : friantodaud@gmail.com 1. Student of Administration Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak 2. Lacturer of Administration Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak ABSTRACT This study aims to reveal the results of the implementation of Pontianak City Regional Regulation Number 5 of 2016 concerning Pontianak City Drainage. However, in reality there are still puddles of water when it rains. This is due to the malfunctioning of the drainage system, causing frequent inundation, especially in the Southeast Pontianak Sub-district. The method used in this study is a qualitative method, with research design of descriptive analysis. This study uses the Edward III theory which states that there are 4 factors that affect the successful implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study showed that: (1) Communication has never been carried out by the local government either communication to the public, through socialization and communication to relevant technical agencies. (2) Resources in this case are staff / employees who are incompetent in their job, lack of supporting facilities in drainage management and a minimal portion of the budget. (3) The bureaucratic structure that supports the implementation of drainage management policies in Pontianak City has been ineffective, and needs to be improved in the form of institutional strengthening and preparation of standard operating procedures (SOP). (4) Disposition is the attitude of the executor in implementing the drainage management policy, this can be seen from the willingness of the executor in carrying out the drainage management but is not supported by the existence of incentives. From this study it can be recommended that communication be carried out in the form of socialization to the relevant SKPD (regional work units) and the community about drainage management. Human resources, facilities and budget need to be added. The organizational structure need to be improved, especially the SOP (standard operating procedure). Keywords: Implementation, Policy, and Drainage Management.