IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DESA PARIT BARU KABUPATEN KUBU RAYA - DONATHA FRISKA AUDRIA LEXA NIM. E1012151039 (PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2018)
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Implementasi penyelenggaraan standar pelayanan publik bagian ekonomi pembangunan, yaitu pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan di Kantor Kelurahan Parit Baru. Dalam penelitian ini ditemukan adanya fenomena yaitu ketidakpastian waktu dalam pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan, dikarenakan ketidak terbukaan aparatur dalam memberikan informasi berkaitan dengan waktu penyelesaian pelayananan dan keluhan masyarakat. Hasil penelitian yang penulis peroleh dilapangan diketahui bahwa proses komunikasi implementasi penyelenggaraan standar pelayanan bagian Ekbang, yaitu pelayanan surat ijin domisili usaha dan surat ijin mendirikan bangunan di Kantor Desa Parit Baru Kabupaten Kubu Raya telah dilaksanakan, melalui sosialisasi kepada masyarakat.  Pada Kantor Desa Parit Baru jumlah Pegawai sebanyak 10 orang. Dengan jumlah Staf 10 orang di Kantor Desa  Parit Baru, merupakan jumlah sangat memadai untuk proses pelayanan yang sangat mudah tetapi kenyataannya tidak demikian, sebagian besar pegawai yang bertugas lebih banyak menggunakan waktunya untuk bercerita dengan sesama atau mereka cepat pulang dengan alasan ada urusan keluarga, staf pelayanan di kantor Kelurahan Parit Baru dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kelurahan, khususnya di Desa Parit  Baru. Rekomendasi dalam penelitian ini agar aparat pemerintah Desa Parit Baru diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun Non Teknis dengan harapan, terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kantor Desa Parit Baru lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Kata-kata  Kunci : Implementasi, Standar Pelayanan Publik, Desa Parit Baru Raya Kabupaten Kubu Raya