IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KAWASAN PASAR KEMUNING KOTA PONTIANAK - SURYONO NIM. E01107098 (PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2015)
Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2005 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar” yakni masih banyak pedagang yang belum memahami aturan tentang kebijakan tersebut hal ini karena belum tersampaikan sepenuhnya informasi-informasi aturan berkaitan kebijakan tersebut baik secara komunikasi lisan maupun tulisan. Sarana yang masih minim dan kurangnya tenaga aparatur penagih yang masih belum mampu mencakup keseluruh pedagang. Terkait ketegasan pihak aparatur juga belum mampu untuk meningkatkan kesadaran para pedagang guna melakukan kewajibannya membayar retribusi. Selain itu pula, masih rendahnya pengawasan yang ditetapkan dalam struktur birokrasi oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Penilitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kemuning Kota Pontianak oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun menurut George C. Edward III, ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan hanya sebatas penyampaian informasi-informasi namun belum pada proses komunikasi yang berkelanjutan. Terkait sumberdaya, dirasakan masih kurangnya aparatur staf pelaksana terutama bidang yang melakukan penarikan retribusi, dan sarana penunjang implementasi kebijakan yang cukup minim. Sedangkan tentang sikap aparatur sudah memiliki komitmen akan tugas dan wewenang serta bersikap jujur dan demokratis, struktur yang berlaku disesuaikan dengan struktur yang sudah ada dan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Adapun saran dalam penelitian ini yakni perlu dilakukan penanganan secara serius untuk menanggulangi kekurangan tersebut dengan melakukan komunikasi secara berkala, menambah staf aparatur pelaksana dan memenuhi sarana penunjang dalam implementasi kebijakan, melakukan pengawasan terkait sikap birokrasi atau pelaksana dan mempertahankan atau mengubah struktur birokrasi dan prosedur sesuai dengan situasi yang dirasakan. Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Retribusi, Komunikasi, Sumberdaya