PERAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) PONTIANAK DALAM MENANGANI KASUS ILEGAL TKI DI PERBATASAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU - Desianus E1031141028 Bernando; Agus Eka; Bima Sujendra (GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020)
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa peran dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak Dalam Menangani Kasus Ilegal TKI di Perbatasan Entikong Kalimantan Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pengawasan BP3TKI Pontianak dalam mengawasi calon TKI yang berkeja keluar negeri serta belum sesuainya pelaksanaan dengan prosedur perekrutan dan penempatan TKI di luar negeri. Dalam upaya untuk mengetahui peran dari BP3TKI Pontianak dalam menangani kasus Ilegal TKI yang melintasi jalur Entikong penulis menggunakan Teori Peran Pemerintah oleh Labolo dalam Bukunya memahami ilmu pemerintahan, Teorinya yaitu peran pemerintah sebagai regulator, peran pemerintah sebagai dinamisator dan peran pemerintah sebagai fasilitator. Penulis menggunakan teori peran pemerintah dikarenakan BP3TKI Pontianak adalah lembaga pemerintah non departemen yang membantu pemerintah dalam menangani kasus Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, BP3TK adalah perpanjangan Tangan dari BNP2TKI yang berada di pusat ibukota dan BP3TKI bekerja di wilayah provinsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurangnya daya dukung pemerintah melalui BP3TKI dalam mencegah TKI Ilegal yang akan bekerja keluar negeri, masih banyak terdapat TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan dokumen yang resmi, hal ini terlihat dari banyaknya TKI yang di pulangkan ke Indonesia karena dokumen yang tidak lengkap. Di sisi lain juga masih lemahnya pengawasan pada perbatasan entikong yang membuat calon TKI illegal bebas untuk melewati kawasan perbatasan ke Malaysia dengan alasan pelesiran dan menggunakan paspor pelancong. BP3TKI Pontianak seharusnya dapat memberi solusi untuk masyarakat agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bekerja keluar negeri dengan prosedur yang tepat serta harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti kepolisian, imigrasi dan masyarakat sekitar untuk mengawasi dan meminimalisir TKI nakal yang bekerja ke luar negeri menggunakan paspor tidak resmi serta adanya edukasi pada masyarakat agar semakin memahami agar tidak terjadi masalah ketika bekerja keluar negeri. Kata Kunci    : Peran Pemerintah, Tki Ilegal, BP3TKI. The research aims to analyse the role of placement and protection service center for Indonesia migrant workers (BP3TKI) of Pontianak in handling illegal cases of Indonesia migrant workers (TKI) at entikong border in west Kalimantan by using qualitative and descriptive approaches. Research problems include the lack of supervision from Pontianak BP3TKI in supervising TKI candidates who work abroad and inappropriate implementation to the procedures for recruiting and placing TKI aboard. In efforts to find out the role of Pontianak BP3TKI in handling illegal cases of migrant Indonesia workers (TKI) who pass entikong border, the writer uses the role of government theory by labolo in his book entitled understanding governance (memahami ilmu Pemerintahan). His theory consists of th role of government as regulator, dynamist, and facilitator. The writer uses the role of government theory because Pontianak BP3TKI is a non-departmental government agency that assists the government in handling cases of Indonesia migrant workers who work aboard. BP3TKI is the extension of BNP2TKI which is in the center of capital city and BP3TKI operates preventing illegal TKI who will work aboard as there are still many workers that work aboard without afficial documents. It is evidenced by the number of deported TKi due to incomplete documents. On the other hand, there is a lack of suvevision at entikong border which enables tourist passport. BP3TKI is supposed to provide solutions to the community so people will understand how to work aboard with correct procedures and that they have to cooperate with related institutes such as the police, immigration, and local community to supervise and minimize illegal workers who work aboard by using unofficial documents. In addition, a education for the community is needed for better understanding so there will be no prolems when working aboard. Keywords: The role of government, Illegal TKI, BP3TKI