Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Merger dan Akuisisi (Implementasi Peran KPPU dalam Penanganan Merger dan Akuisisi di Masa Pandemi Covid-19) - Rilda Murniati (Jurnal Persaingan Usaha, 2021)
Hukum Persaingan Indonesia menganut sistem post-merger notification setelah tanggal berlaku efektif yuridis merger dan akuisisi telah mengakibatkan keterlambatan notifikasi oleh pelaku usaha. Di masa pandemi Covid-19, kurun waktu 1 tahun lebih (11 Februari 2020 sampai dengan 11 April 2021), KPPU telah memeriksa dan memutus 17 (tujuh belas) perkara keterlambatan notifikasi yang memenuhi batasan nilai aset dan/atau nilai penjualan dan berakibat wajib dinotifikasi tetapi terlambat karena ketidaktahuan pelaku usaha. KPPU dalam putusan menjadikan ketidaktahuan pelaku usaha sebagai alasan yang meringankan sanksi denda keterlambatan. Majelis KPPU dalam 6 (enam) putusannya memberlakukan ketentuan penyerahan salinan dokumen jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda kepada KPPU paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika Terlapor mengajukan keberatan. Di masa mendatang, diharapkan KPPU menjadikan alasan ketidaktahuan pelaku usaha sebagai alasan memberatkan karena kebijakan notifikasi ini telah berlaku sejak ditetapkannya PP No.57 Tahun 2010. Kata Kunci: Merger, Notifikasi, Keterlambatan, Ketidaktahuan.   AbstractIndonesia’s Competition Law adopts a post-merger notification system after the legally effective date of merger and acquisition has resulted in notification delays by business actors. During the Covid-19 pandemic, for more than 1-year (11 February 2020 to 11 April 2021), KPPU has examined and decided 17 (seventeen) cases of late notification which meet the limits on asset value and/or sales value and result in mandatory notification but late because of ignorance of business actors. KPPU in its decision made the ignorance of business actors as a reason to ease the late penalty fine. The KPPU Assembly in its 6 (six) decisions enforces a provision for submitting a copy of the bank guarantee document in the amount of 20% (twenty percent) of the value of the fine to the KPPU no later than 14 (fourteen) working days after receiving the notification of this decision if the Reported Party submits an objection. In the future, it is hoped that KPPU will use the reasons for the ignorance of business actors as a burdensome reason because this notification policy has been in effect since the enactment of Government Regulation No. 57 of 2010. Keywords: Merger, Notification, Delay, Ignorance.