OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P2 DI WILAYAH KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG - Retno Dwi Irianto; Agung Wisnu Bharata; Ropinov Saputro; Ika Pratiwi (RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang, 2021)
Pajak merupakan sektor andalan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang–undangan, karena pajak dihimpun dari rakyat dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat secara tidak langsung, dalam bentuk berbagai sektor pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2), merupakan bagian pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota yang pengelolaanya telah diserahkan sepenuhnya dari Pemerintah, berdasarkan Undang Undang No 28 tahun 2009 tentang PBBP2. Kecamatan Reban Kab. Batang yang secara administrasi pemeritahan meliputi 19 desa dengan jumlah penduduk sekitar 38.756 jiwa, telah memberikan kontribusi 73,88% pemasukan PBBP2 atau sebesar Rp. 873.272.803,- yang mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya. Penurunan penerimaan PBBP2 tersebut berdampak pada penurunan penerimaan sektor pajak di kecamatan Reban. Hasil penelitian pada desa-desa di kecamatan Reban melalui metode kualitatif dengan teknik pengambilan data primer/sekunder , observasi dan wawancara dengan para pemangku kepentingan telah menemukan faktor penyebabnya, diantaranya: (1) Persepsi tentang PBBP2; (2) Menurunnya kepercayaan masyarakat; (3) Hambatan pemungutan pada WP diluar wilayah; (4) Penerapan sistem E-PBB belum membudaya; (5) Lesunya sektor ekonomi dampak Covid-19. Berbagai upaya harus segera dilakukan untuk menghindari terus menurunya penerimaan PBBP2 melalui langkah-langkah kebijakan yang tepat, sehingga sektor pajak masih bisa menjadi penopang dan andalan pendapatan asli daerah sebagai salah satu perwujudan daerah otonom.