Peranan Muhammadiyah Dalam Membangun Jenjang Pendidikan Formal Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis (1963-2020) - Ridho M. Salam; Bunari; Yuliantoro (Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2022)
Pendidikan dalam ajaran Islam sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, di Kecamatan Mandau Muhammadiyah juga berkembang dengan perannya terutama pada bidang pendidikan. Tujuan penelitian Untuk mengetahui sejarah awal di bangunnya pendidikan Muhammadiyah di Kecamatan Mandau, mengetahui peranan Muhammadiyah dalam membangun pendidikan di Kecamatan Mandau 1963-2020, mengetahui faktor pendorong dan penghambat Muhammadiyah dalam membangun jenjang pendidikan formal di Kecamatan Mandau 1963-2020. Pada penelitian ini membahas peranan Muhammadiyah dalam membangun jenjang pendidikan formal di Kecamatan Mandau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah awal terbentuknya Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan Mandau dibentuk tahun 1966 oleh perantau dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari sebuah perkumpulan adanya gagasan, pembahasan dan persiapan untuk dapat membangun amal usaha bidang pendidikan formal sebagai tujuan dan syarat melalui wakaf tanah yaitu, TK Aisyiyah 1. Peranan Muhammadiyah dari tahun 1963 hingga 2020 cukup penting, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Muhamadiyah dalam membangun pendidikan formal di Kecamatan Mandau dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan islam dan menerapkan nilai-nilai Muhammadiyah. Faktor Pendorong Muhammadiyah dalam membangun pendidikan berupa loyalitas pengurus Muhammadiyah, kerja sama yang baik, sumber daya manusia (SDM) yang cukup, pendanaan yang memadai, adanya kegiataan sosial keagamaan, situasi yang kondusif, nilai-nilai keagamaan. Adapun Faktor penghambat yaitu keterbatasan ruang, rendahnya sarana fisik, adanya kebijakan pemerintah pusat, administrasi yang kurang begitu lengkap.