IMPLEMENTASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DI PROVINSI RIAU - Dewi Lisnawati (Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2020)
ABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi seperti yang tertuang di dalam peraturan pelaksana dari Pasal 71 D Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pelaksanaan restitusi kepada korban hanya ditujukan kepada beberapa tindak pidana tertentu saja termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya anak-anak atas penerapan hak restitusi. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yakni kurangnya kesadaran dari aparat penegak hukum untuk mendorong terlaksananya restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, administirasi pengajuan permohonan restitusi yang rumit, dan kendala restitusi yang tidak dibayarkan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang kurang jelas. Fokus penelitian ini adalah penerapan restitusi pada anak korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.Kata kunci: restitusi; anak korban tindak pidana; kekerasan seksualABSTRAKEvery child who is a victim of a crime is entitled to get restitution as stipulated in the implementing regulations of Article 71 D of the Child Protection Act No. 35 of 2014 namely Government Regulation Number 43 of 2017 concerning Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Criminal Acts. The implementation of restitution to victims is only aimed at a number of specific criminal acts including sexual violence. The issuance of this Government Regulation aims to provide legal protection for victims, especially children, on the application of restitution rights so that they can run well. This research is a typology of empirical legal research. The results showed that the implementation of restitution for children who were victims of sexual violence in Riau Province based on Government Regulation No. 43 of 2017 has not gone well. This is caused by several constraints namely lack of awareness from law enforcement officials to encourage the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts, administration of submission of complex restitution applications, and restitution constraints that are not paid and the unclear provisions in Government Regulation Number 43 of 2017. The focus of this research is on the provisions stipulated in Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts.Keywords: restitution; child victims of crime; sexual assault