ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PENARIKAN PAKSA OBJEK FIDUSIA DI TENGAH JALAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA NOMOR 42 TAHUN 1999 - Ferindoni Ferindoni (Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 2021)
ABSTRAKBanyak lembaga keuangan sekarang menggunakan sistem jaminan di mana jika debitur tidak dapat membayar tepat waktu sepeda motor atau mobil yang sedang dilunasi akan diambil atau ditarik. Debitur yang tidak mampu membayar cicilan sepeda motor / mobil, sebagian besar debitur sepeda motor / mobil akan disita. Penyitaan ini dilakukan oleh penagih utang, bahkan penyitaan dilakukan di tengah jalan. Debitur yang tidak tahu hukum, akan menyerah jika penyitaan atau penarikan paksa benda-benda fidusia dilakukan di tengah jalan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan undang-undang ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada prinsip-prinsip dengan merumuskan prinsip-prinsip hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum tertulis yang positif. Sedangkan bila dilihat dari sifat penelitian ini adalah deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum debitur karena penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan berdasarkan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dalam bentuk penerapan sanksi terhadap penangguhan dan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 29 UU Fidusia bahwa penarikan paksa benda-benda fidusia di tengah jalan tidak dapat dibenarkan dan eksekusi objek yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan mengeksekusi judul yang dapat dieksekusi, menjual objek yang menjadi objek fidusia menjamin kekuatan penerima fidusia sendiri melalui lelang publik dan mengambil pembayaran piutang dari hasil penjualan, dan penjualan curang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberi dan penerima fidusia sehingga harga tertinggi dapat diperoleh yang menguntungkan para pihak. . Bukan dengan paksaan yang dilakukan di tengah jalan. Jika debitur gagal bayar atau tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi pinjaman, maka berdasarkan alasan pembatalan persyaratan kreditor dapat membatalkan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kreditor dapat menarik barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. Namun, pembatalan tidak dapat dilakukan oleh kreditor segera. Pembatalan perjanjian harus dinyatakan dengan keputusan pengadilan. Tanpa keputusan pengadilan tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan, kreditor tidak dapat secara paksa menarik apa yang telah diterima oleh debitur setengah jalan melalui penagih utang.Kata kunci: perlindungan hukum; penarikan paksa; objek fidusia.ABSTRACTMany financial institutions now use a guarantee system in which if the debtor cannot pay on time the motorbike or car that is being repaid will be taken or withdrawn. Debtors who are unable to pay their motorbike / car installments most of the motorcycle / car debtors will be confiscated. This confiscation is carried out by the debt collector, even the confiscation is done in the middle of the road. Debtors who do not know the law, will surrender if the confiscation or forced withdrawal of fiduciary objects is carried out in the middle of the road.This type of research used in writing this law is normative legal research that focuses on principles by formulating legal principles, both from social data and from positive written legal data. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive.The results of this study are legal protection of debtors due to forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road based on Fiduciary Law Number 42 of 1999 in the form of application of sanctions to the suspension and revocation of financing company business licenses. Pursuant to Article 29 of the Fiduciary Law that the forced withdrawal of fiduciary objects in the middle of the road is not justified and the execution of objects which become fiduciary collateral objects can be carried out by executing executable titles, selling objects that become objects of fiduciary guarantees on the power of fiduciary recipients themselves through public auctions and take payment of the receivables from the proceeds of the sale, and underhand sales made based on the agreement of the fiduciary giver and receiver so that the highest price can be obtained which benefits the parties. Not by coercion carried out in the middle of the road. If the debtor defaults or does not carry out his obligation to pay off the loan, then based on the reason for the cancellation of the creditor's conditions can cancel the agreement. With the cancellation of the agreement, the creditor can withdraw the goods that have been handed over to the debtor. However, the cancellation cannot be done by the creditor immediately. Cancellation of the agreement must be declared by a court decision. Without a court decision there is no cancellation, and without cancellation the creditor cannot forcibly withdraw what has been received by the debtor halfway through the debt collector.Keywords: legal protection; forced withdrawal; fiduciary objects.