TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENENTUAN HAK PERWALIAN ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN - Dina Mariana Situmeang (JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2020)
Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling Op de Gemengde Huwelijken, S.1898 No.158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. rumusan masalah pada tinjuan penelitian adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai perkawinan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian? 2) Bagaimana menentukan hak perwalian bagi seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya? 3) Bagaimana penentuan hak perwalian anak studi kasus putusan pengadilan Negeri Medan Register perkara nomor 73/Pdt.G/2018/PN. Mdn. Penelitian ini bersifar penelitian hukum kepustakaan. Cakupan data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum: 1) bahan hukum primer (primary law material), 2) bahan hukum sekunder (secondary law material), 3) bahan hukum tersier (tertiery law material). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan mengatur secara tegas mengenai tiga hal yang perlu dipatuhi sebagai sebagai akibat dari perceraian atau putusnya perkawinan, yaitu; Pertama, bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Putusan perceraian melalui gugatan rekonvensi tergugat/penggugat relevan untuk diterima dan menetapkan perwalian anak tersebut diserahkan kepada ibu, karena kedua anak penggugat dan tergugat masih dibawah umur.