Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021 - Khairur Rasyid; Awang Darumurti (Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 2022)
KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. Dengan adanya pembangunan KEK Mandalika ini merupakan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi dibidang pariwisata yang besar bagi perekonomian daerah maupun negara. Akan tetapi permasalahan yang kerap terjadi di area KEK Mandalika yaitu persoalan payung hukum mengenai tumpang tindih soal lahan tanah dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk Collaborative Governance.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau catatan dan prilaku orang-orang yang diamati. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan melalui stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan peran masing-masing satakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika adalah pihak BUMN yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengolala utama atas KEK Mandalika, DPMPTSP Kab. Lombok Tengah sebagai administrator pemerintahan daerah, masyarakat sebagai wirausaha atau pedagang, dan pihak swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari sebagai rekan kerja penyedia jasa pembangunan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur proses kolaborasi sudah berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengenai meningkatkan lagi pada aspek dialog dan komunikasi, agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dengan masyarakat setempat sehingga dapat mempelancar dalam pengerjaan KEK Mandalika.