PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN NAGAN RAYA - Yudi Fakhrizal (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 2022)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai acuan dalam membanguan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang pertama sekali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 yang menjadi indikator bagi pemerintah daerah termasuk di Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan angka hidup layak, pengetahuan dan angka harapan hidup. Indeks Pembangunan Manusia di Nagan Raya mengalami pasang surut, disisi kesehatan dan pengetahuan semakin meningkat, sedangkan disisi angka hidup layak terjadi penurunan. Berdasarkan Badan Pusat Statisik (BPS) angka pengangguran di Nagan Raya masih tinggi ditambah lagi dengan menurunnya minat untuk belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan upaya pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Indeks Pembangunan Manusia . Penelitian ini menggunakan teori Stephen Covey yang menyebutkan peran pemerintah yaitu peran Perintis (Path-finding), peran Penyelaras (Aligning) dan Pemberdayaan (Empowering). Teknik yang digunakan dalam mengoleksi data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan perannya sebagai pathfinding dengan menerapkan persamaan persepsi untuk mewujudkan visi misi di Nagan Raya, peran sebagai Aligning yaitu mendorong seluruh komponen di Nagan Raya baik unsur pemerintah maupun masyarakat untuk saling bekerjasama meningkatkan sumber daya manusia. Peran empowerment dengan membuka program magang, pelatihan keterampilan, dan peningkatan pemberdayaan pertanian. Kemudian yang menjadi hambatan dalam peningkatan IPM di Nagan Raya adalah wabah pandemi COVID-19, kurangnya SDM, terbatasnya sarana dan prasarana, alokasi anggaran yang tidak mencukupi dan status kabuapten Nagan Raya sebagai daerah pemekaran baru. Dari hasil penelitian dapat disarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus lebih fokus pada angka pengangguran dengan meningkatkan lapangan kerja.