Kinerja Pokdarwis dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Melalui Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pringsewu - Muthidatul Anisa; Yulianto Yulianto; Rahayu Sulistyowati (Jurnal Administrativa, 2022)
Disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Permasalahan yang terjadi dalam kepariwisataan Kabupaten Pringsewu adalah pengelolaan yang kurang baik pada destinasi ekowisata yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan. Oleh karena itu diperlukanya peran DISPORAPAR (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata) untuk membantu mengembangkan wisata dan meningkatkan kinerja Pokdarwis. Peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekowisata didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata melalui program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan inputs, outputs, outcomes, benefit dan impact dari destinasi wisata Kabupaten Pringsewu. Hasil penilaian yang didapatkan dari unsur-unsur tersebut selanjutnya dapat dilihat dan diambil kesimpulan terkait kinerja Pokdarwis dalam melakukan pengembangan ekowisata melalui program DISPORAPAR dapat dikatakan belum optimal karena jika ditinjau dari berbagai aspek yang peneliti lakukan masih sangat banyak kekurangan. (2) Faktor penghambat kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata di Kabupaten Pringsewu adalah kurangnya kesadaran Pokdarwis, kurangnya dukungan permodalan, kurangnya komunikasi antar anggota, kurangnya peran pemerintah.