GAMBARAN AKREDITASI PUSKESMAS INDONESIA BERDASARKAN DATA SEKUNDER DARI RISET FASILITAS KESEHATAN 2019 - Mawarni, Dian; Sabran, Sabran; Puspitasari, Sendhi Tristanti; Wardani, Iing Merillarossa Kharisma (Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2022)
Kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan memastikan pemerataan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Sejak 2015, belum ada kajian mengeksplorasi capaian akreditasi Puskesmas seluruh provinsi Indonesia. Penelitian bertujuan mengetahui gambaran akreditasi Puskesmas Indonesia dan mengidentifikasi determinan dari karakteristik Puskesmas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Riset Fasilitas Kesehatan 2019. Sebanyak 8.543 Puskesmas memenuhi kriteria untuk dianalisis. Uji Chi-Square untuk menilai hubungan karakteristik Puskesmas dengan status akreditasi. Penelitian ini menunjukkan sebagian besar Puskesmas memiliki layanan rawat inap (56,72%), terletak di desa (48,58%), telah terakreditasi (79,19%), memiliki predikat madya akreditasi (56,07%), dan non BLUD (68,14%). Penelitian ini menjelaskan adanya hubungan kemampuan pelayanan, kategori wilayah, pola pengelolaan keuangan dengan status akreditasi Puskesmas. Penelitian ini menyimpulkan kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terlaksana secara menyeluruh di Puskesmas Indonesia. Oleh karena itu perlu optimalisasi peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam memberikan pendampingan akreditasi terutama Puskesmas dengan karakteristik memiliki layanan rawat jalan, daerah terpencil, dan non BLUD.