ANALISIS PENGATURAN SYARAT-SYARAT POSISI DOMINAN BAGI PELAKU USAHA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SEBAGAI WUJUD KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA - Christine Mega Marpaung (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Christine Mega Marpaung, Sukarmi, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: christinemega11@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan syarat-syarat posisi dominan bagi pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analisis (analytical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah mengatur terkait dengan syarat-syarat posisi dominan dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25, namun dalam praktik dan kasus-kasus terdapat ketidakpastian hukum dalam memutus syarat posisi dominan. Seringkali putusan-putusan hanya berpacu pada 1 (satu) parameter saja dan tidak melihat parameter lainnya. Selain itu, tidak adanya kepastian mutlak tidaknya besaran pangsa pasar yang diatur dalam Pasal 25 untuk setiap pelaku usaha. Oleh karena itu, analisa pengaturan syarat posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan hal yang sangat penting untuk dapat dianalisa agar baik dari Terlapor dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat tercapai kepastian hukum. Kata Kunci: Syarat-Syarat, Posisi Dominan, Kepastian Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the requirements of dominant position for entrepreneurs according to Law Number 5 of 1999 concerning Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition based on normative-juridical methods, statutory, analytical, and case approaches. Law Number 5 of 1999 regulates these requirements, specifically in Article 1 point 4 and Article 25. However, some practices in real life reflect the absence of legal certainty in terms of decision over requirements of dominant position. Most decisions often refer to one parameter without comparing others. moreover, there has not been any absolute number of market shares regulated in Article 25 for entrepreneurs. Therefore, the analysis of regulating requirements of dominant position in law Number 5 of 1999 is considered essential to bring about legal certainty for both the reported party and Business Competition Supervisory Commission. Keywords: requirements, dominant position, legal certainty