HAMBATAN PELAKSANAAN HASIL MEDIASI ANTARA PENGEMBANG PERUMAHAN DAN KONSUMEN - Shindy Nabila Salsabila (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Shindy Nabila Salsabila, Rachmi Sulistyarini, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: shindynabilas@gmail.com ABSTRAK Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai hambatan pelaksanaan hasil mediasi antara pengembang perumahan dan konsumen yang difasilitasi oleh Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY). Kasus tersebut ditangani oleh LO DIY sejak awal tahun 2019 dan dimediasi, kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Mediasi tidak terlaksana dan dengan kata lain mediasi gagal. Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU APS) telah memberikan ketentuan bahwa pelaksanaan mediasi paling lama 30 hari, dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Pada hasil penelitian ditentukan bahwa terdapat 2 faktor utama penghambat, yakni hambatan formil dan materil. Hambatan formil disebabkan tidak adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa LO DIY demi hukum tunduk pada UU APS dalam pelaksanaan mediasi. Sedangkan faktor materil disebabkan oleh ketiadaan dana pengembang, posisi dominan konsumen dalam tawar menawar, ketidakpahaman para pihak yang bersengketa mengenai kaidah-kaidah hukum, serta keterbatasan peran mediator. Kata Kunci: Mediasi, Konsumen, Pengembang, Perumahan ABSTRACT This research studies the hindrance to the implementation of the result of mediation between a housing developer and consumers facilitated by the Ombudsman of the Special Region of Yogyakarta. This case has been handled by the ombudsman since early 2019, while the agreement outlined in the memorandum of understanding fails to be implemented. Article 6 paragraph (6) and Article 6 Paragraph (7) of Law Number 30 of 1999 concerning Dispute Resolution Arbitration and Alternative (UU APS) has set a provision implying that mediation is implemented within 30 days, and this provision is outlined in a written agreement which is binding and final to all parties who are required to enforce this provision with good faith. This mediation is to be registered to a local District Court. However, there are two impeding factors such as procedural and substantive matters. The procedural matters are related to the absence of the basis of the law that states that the ombudsman complies with UU APS regarding the mediation. On the other hand, substantive factors are triggered by insufficient funds owned by the developer, the dominant bargaining position possessed by a consumer, and lack of understanding of the parties involved in the dispute regarding the legal principles and limited role of mediators. Keywords: Mediation, Consumer, Developer, Housin