ANALISIS PERTIMBANGAN KOMISIONER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENENTUKAN SANKSI PADA PUTUSAN ATAS PELAKU USAHA ASING - Tasya Melia Valetiningtyas Makmun (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Tasya Melia Valetiningtyas Makmun, Hanif Nur Widhiyanti, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: tasyaappleid3@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menentukan hukuman pada putusan atas pelaku usaha asing serta ntuk mengetahui, membandingkan dan menganalisa model pengaturan sanksi pada putusan persaingan usaha atas pelaku usaha asing antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparasi ( comparative approach). Pelaku Usaha Asing adalah setiap warga negara asing perseorangan maupun badan usaha asing, baik yang berbentuk bahan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 belum mengandung yurisdiksi ekstrateritorial. Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha bisa menentukan sanksi bagi pelaku usaha asing sehingga hal ini menimbulkan suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, perlu diketahui cara komisioner Komisi Penngawas Persaingan Usaha dalam menentukan sanksi bagi pelaku usaha asing serta denga melihat dari pengaturan-pengaturan persaingan usaha di negara-negara ASEAN. Kata Kunci: Sanksi, Pelaku Usaha Asing ABSTRACT This research aims to find out the consideration made by a commissioner of the Business Competition Supervisory Commission (henceforth referred to as KPPU) to decide a sentence based on the decision regarding a foreign business person and to compare the models of sanction regulations in the decisions of business competition that takes a foreign business person in Indonesia and ASEAN. This research employed normative-juridical methods, statutory, case, and comparative approaches. The term ‘foreign business person’ refers to a foreigner, either an individual or a foreign business entity that runs his/her/its business within the Republic of Indonesia, either independently or jointly under a business agreement. However, Law Number 5 of 1999 does not regulate extraterritorial jurisdiction, but KPPU could decide a sanction for a foreign business person. This, however, may spark a legal problem. Therefore, it is essential to find out how the commissioner of KPPU decides a sanction for a foreign business person by studying regulations governing business competition in ASEAN. Keywords: sanction, foreign business person