URGENSI PENGATURAN TENTANG UNMANNED UNDERWATER VEHICLE (UUV) BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL - Aldo Yonatan Octavian (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Aldo Yonatan Octavian, Dhiana Puspitawati, Agis Ardhiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: aldoyontan1011@gmail.com ABSTRAK Sudah beberapa kali Indonesia menemukan UUV milik negara asing yang memasuki wilayah laut Indonesia. Dengan ditemukannya UUV milik negara asing sangat membahayakan jika terus menerus terjadi, karena negara asing dapat menggunakan UUV sebagai teknologi untuk kepentingan militer seperti memata – matai dan untuk penelitian tanpa izin dari Negara Indonesia. Hal tersebut menjadi kebutuhan Negara tentang pentingnya aturan mengenai aturan pengoperasian UUV karena berkaitan dengan kedaulatan Negara. Sehingga menurut penulis, perlu dilakukan pembaharuan terhadap UUV ini. Sehingga untuk menjawab urgensi pengaturan tersebut, penulis memiliki 2 rumusan masalah, yaitu Bagaimana status UUV berdasarkan hukum laut internasional? dan Apa urgensi pengaturan tentang UUV berdasarkan perspektif hukum laut internasional?. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Dari hasil analisa, penulis mendapatkan hasil bahwa Perjanjian Internasional yang mengatur legalitas penggunaan UUV secara internasional seperti UNCLOS belum mampu untuk mengatur terkait penggunaan UUV di wilayah laut secara tegas. Didalam UNCLOS sendiri hanya menerangkan definisi “warships” dan kapal selam. Kedua jenis kapal ini jika dilihat dari definisi dan hal teknisnya, UUV tidak dapat dikatagorikan kedua jenis kapal ini maupun salah satunya. Kata Kunci: urgensi, kedudukan hukum, unmanned underwater vehicles ABSTRACT Indonesia has often spotted UUVs of other countries entering Indonesian territory. This is jeopardizing since this situation may allow foreign countries to use these UUVs as technology in the military for spying or conducting research without the consent of Indonesia. This likelihood should encourage the state to set regulations that govern the operation of UUVs since this matter is related to the sovereignty of the state. Thus, it is essential to revise the matter concerning UUVs. Departing from this issue, this research is investigating two research problems regarding the status of UUVs according to the international law of the sea and the urgency of regulating UUVs from the perspective of international law of the sea. This research employed normative-juridical methods and a statutory approach. The research result has learned that an international convention like UNCLOS cannot regulate the legality of the use of UUVs in the sea territory within an international scope. UNCLOS only highlights the definition of “warships” and submarines, where these two types of vessels exclude UUVs. Keywords: urgency, legal standing, unmanned underwater vehicles